Manado Sulut Torang pe Online
Related Articles
MANADOSULUT, SULUT. Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Sulut Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh BI Perwakilan Provinsi Sulut di Ruang Tondano Gedung BI Sulut, Rabu (20/4/2022).
HLM TPID dan TP2DD Sulut kali ini digelar dalam relevansi terkait upaya pemulihan ekonomi di daerah lewat percepatan dan perluasan digitalisasi, utamanya dalam memastikan inflasi di daerah agar tetap terkendali, terutama menjelang Hari-Hari Besar Keagamaan seperti Idul Fitri.
Terkait pengendalian inflasi, Wagub Steven dalam sambutannya menyoroti kenaikan harga sejumlah kebutuhan bahan pokok yang dinilainya sangat berdampak pada peningkatan angka kemiskinan.
“UMP kita di Sulawesi Utara ± Rp. 3.300.000 per bulan. Contoh, cabai naik saja, garis kemiskinan tentunya juga akan naik. Mungkin bagi tuan-tuan dan nyonya-nyonya yang TKD-nya 20 juta tidak terasa, tapi bagi masyarakat tentunya terasa,” ujarnya.
Untuk itu, Wagub mengucapkan terimakasih kepada BI Perwakilan Sulut terkait upaya antisipasi peningkatan angka inflasi, yang salah satu rekomendasinya adalah dengan terus melakukan monitoring harga bahan-bahan pokok.
“Kepada Bupati/Walikota, kita harus memerintahkan jajaran kita, day-by-day, hour-by-hour untuk memonitor hal ini,” kata Wagub.
“Sesuai pengamatan Saya, yang paling penting ini di lapangan adalah kepala pasar. Sampai kepala pasar tidak mampu mengendalikan apa yang terjadi di pasar, bahaya. Jadi usulan Saya, setiap kepala daerah harus memonitor personal kepala pasarnya,” bebernya.
Wagub menerangkan, kepala pasar haruslah orang yang mumpuni dan sangat mengerti terkait dinamika yang terjadi di pasar. Kepala pasar menurutnya juga harus punya wibawa yang baik, jangan sampai terlibat permainan harga, yang menguntungkan sekelompok orang, tapi merugikan banyak orang.
Sementara itu terkait TP2DD, Wagub membahas terkait Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Sulut per Maret 2022, yang menunjukan bahwa dari 15 pemda kabupaten/kota yang ada di Sulut, ditambah dengan Pemerintah Provinsi Sulut, baru 3 pemda yang sudah pada tahap “Digital”. Selebihnya, sebanyak 12 pemda ada pada tahap “Maju” dan 1 pemda masih pada tahap “Berkembang”.
“Baru Pemprov Sulut, Pemkot Bitung dan Pemkot Kotamobagu yang digital. Jadi mudah-mudahan tahun ini, 15 kabupaten/kota semuanya digital,” ungkapnya.
“Untuk itu Saya berharap acara ini tidak hanya menjadi seremonial semata, melainkan dapat ditindaklanjuti dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Perwakilan BI Provinsi Sulut, para Bupati/Walikota se-Sulut, Kepala BPS Sulut, serta para Kepala Perangkat Daerah dan Pimpinan Unit Kerja di lingkup Pemerintah Provinsi Sulut.(jansen)
