MANADO,MS – Gegara Pemerintah Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut), tidak melakukan sosialisasi pemblokiran Kartu Indonesia Sehat — BPJS Kesehatan, dikecam warga.
Hal ini diakui Kepala Dinas Sosial Kota Manado, Sammy Kaawoan, ditemui dirung kerjanya Senin (18/10/2021)
Saat ditemui Sammy yang didampingi 4 staf mengakui pemblokiran Kartu Indonesia Sehat-BPJS Kesehatan tidak dilakukannya sosialisasi.
“Pak Voucke (pasien yg Kartu Kesehatannya terblokir), apa yang harus kita lakukan,” tanya Sammy kepada Voucke yang juga wartawan Media Indonesia.
Voucke menjawab, seharus sebelum kebijakan pemblokiran Pemerintah Kota Manado, harus dilakukan sosialisasi agar masyarakat tahu saat ini Pemkot Manado melakukan validasi data kembali siapa yang berhak disesuaikan dengan anggaran.
Sammy pun sangat berterima kasih masukan tersebut. Bahkan, sosialisasi ini bisa dilakukan di Puskesmas-Puskesmas. Agar masyarakat tahu ada pemblokiran dan sedang validasi data..
“Jadi kalau pada berita salah satu media Online yang memuat berita Apakah Ketua PWI Sulut layak terima KIS. Bagi saya itu urusan validasi data, dan supaya teman wartawan tau Ketua PWI Sulut itu jabatan profesi tidak digaji.
Saya juga datang ke Kantor Dinas Sosial Manado dengan santun, tidak sikap mencak-mencak. Saya justru pertanyakan apa wartawan yg menulis hal itu tau kode etik Jurnalistik dan sudah UKW atau tidak? Harusnya konfirmasi ke saya juga,” tegasnya..
(Sumber berita dari Ketua PWI Sulut)
