Polemik Pengadaan lahan RSUD Pratama Bitung Masuk ke Ranah Aparat Penegak Hukum

Bitung,MS – Sejumlah pejabat teras Pemkot Bitung Rabu (21/7), Kepala BPKAD Albert Sarese, Kepala Bappeda Pingkan Sondak dan PPK Pembangunan RSUD dr Windra Harlianto dipanggil untuk memberikan keterangan terkait pengadaan lahan RSUD Pratama Bitung.

Sementara Kadis Kesehatan dr Pitter Lumingkewas tidak hadir karena tengah menjalani isolasi mandiri.

Saat dikonfirmasi, Kajari Bitung Frankie Son membenarkan adanya pemanggilan sejumlah pejabat teras Pemkot Bitung untuk memberikan keterangan dalam pengadaan lahan RSUD Pratama Bitung.

“Yang sudah memberikan keterangan adalah Kepala BPKAD dan Kepala Bappeda, sementara PPK sementara dalam perjalanan,” ujar Kajari yang gencar memerangi korupsi tersebut.

Sementara, lanjutnya, khusus Kadis Kesehatan belum berkenan hadir sebab saat ini tengah menjalani isolasi mandiri.

Baca juga:  Jumat Besok Komisi III Bakal Tinjau Lokasi Jalan Longsor Likupang-Bitung

Sementara saat dikonfirmasi Kepala BPKAD, Albert Sarese membenarkan bahwa anggaran pengadaan lahan RSUD Prataman Bitung hingga saat ini tidak teranggarkan dalam APBD tahun ini.

“Sekarang saja anggaran pengadaan lahan RSUD Pratama Bitung baru masuk dalam draf usulan di APBD Perubahan,” tandasnya.

Terpisah Kepala Dinas Kesehatan dr Pitter Lumingkewas saat diwawancara dengan tegas mengatakan, anggaran pengadaan lahan RSUD Manembo-nembo Bitung telah ada dan tertata tahun ini.

“Terkait adanya masukan masyarakat kita melakukan pembodohan, itu kita lakukan berdasarkan PP 19 tahun 2021, terkait sosialisasi pengadaan lahan,” tandasnya.

Sebelumnya, sosialisasi pengadaan lahan RDUD yang dilakukan Dinkes menuai sorotan masyarakat.

Sebab adanya perbedaan pernyataan saat sosialisasi dan wawancara. Dimana PPK dr Windra Harlianto menegaskan terkait pengadaan RSUD Manembo-nembo sudah tidak menjadi masalah.

Baca juga:  AA -RS Hadiri RPJMD Bahas Pemulihan Ekonomi Bersama DPRD Manado

“Sebab ini sudah tertata. Untuk status lahannya juga secara hukum tak ada sengketa sehingga kita tinggal mengeksekusi dan membangun,” ujarnya.

Sementara saat dikonfirmasi usai sosialisasi dr Windra Harlianto yang diketahui merupakan Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan membantah pernyataannya dalam sosialisasi.

Untuk besaran anggaran pengadaan lahan, lanjutnya, ada dikisaran Rp 3,2 miliar. Dimana saat ini sudah diakomodir dalam pergeseran.

“Memang anggaran pengadaan lahannya tidak tertata di anggaran induk tahun 2021, namun sudah digeser dalam pergeseran anggaran,” ujarnya.(OmDan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *