Manado,MS – Kisruh masalah sawit yang berkepanjangan di bumi “nyiur melambai” menuai tanggapan legislator dari daerah pemilihan (dapil) Bolaang mongondow raya.
Ditemui pada jumat 16/8/2019 di gedung rakyat di bilangan Kairagi Manado,usai mengikuti rapat paripurna.
Musran Imban,anggota DPRD Sulawesi Utara dapil Bolmong raya mengatakan bahwa sebagai wakil rakyat tentu wajib hukumnya menerima dan memperjuangkan aspirasi masyarakat,apalagi aspirasi ini datang dari Bolmong.
Politisi PAN inipun mengatakan lepas dari pencabutan ijin kelapa sawit tentu harus di pikirkan secara komprehensif,
“artinya dipikirkan dari banyak sisi terlebih bagi pemerintah kabupaten Bolmong yang telah memberikan ijin,tapi inipun harus di pikirkan secara cermat karena ini tuntutan masyarakat serta nasib masyarakat yang sudah puluhan tahun mengais rejeki di area tersebut”
“Ketika ada pencabutan ijin tentunya ini akan berdampak hukum terlebih bagi pemerintah kabupaten Bolmong sendiri,dengan hitungan investasi yang sudah cukup besar tentunya akan ada upaya hukum dari pihak perusahaan ketika ada pencabutan ijin karena di anggap wanprestasi.Hal ini yang harus di pikirkan secara matang”jelasnya.
Sementara itu anggota DPRD Sulut dari dapil Bolmong lainnya Rocky Wowor mengatakan sejalan dengan apa yang dikatakan gubernur Sulut Olly Dondokambey yang menolak dan tidak akan memberikan ijin industri sawit di Sulut.
“Sikap kami sudah jelas,seperti apa yang dikatakan pak gubernur yang dengan tegas tidak akan mengeluarkan ijin untuk sawit dan kami sepakat” singkat politisi muda PDIP ini.
Legislator Bolmong lainnya,Rasky Mokodompit enggan memberikan tanggapan dan mengakui tidak mengikuti perkembangan masalah sawit didaerahnya
“Maaf,kita so nyanda ikuti kwa noh.! Kage kong salah bicara lagi”
Ungkapnya sambil berlalu meninggalkan awak media. (Jem)
