Ranperda Pengembangan Pelestarian Danau Tondano di Paripurnakan

DPRD Sulut Gelar Rapat Paripurna Internal Ranperda Tentang Pengembangan Pelestarian Danau Tondano

 

Manado,MS – Rapat Paripurna Internal DPRD dalam rangka penetapan Ranperda Usul Prakarsa DPRD Menjadi Ranperda Prakarsa DPRD Yaitu Ranperda Tentang Pengembangan dan Pelestarian Danau Tondano di Ruang Paripurna, Senin (13/5/2024).

Rapat dipimpin langsung Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Fransiscus Andi Silangen didampingi Wakil Ketua Rasky Mokodompit.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sulut, Careig N. Runtu menyampaikan pandangan secara umum, berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian danau Tondano.

Careig menjelaskan secara umum danau Tondano ini merupakan danau yang terluas di Sulut. Dengan luas sebesar 48 kilo meter persegi dengan panjang 5 kilo meter kali 11 kilo meter, jadi ini merupakan danau terbesar.

“Danau Tondano saat ini ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai danau prioritas nasional. Dan danau Tondano ini merupakan pintu sungai besar dan kecil, dan sebagian besar juga musiman,” jelasnya.

Politisi Golkar ini pula menambahkan, danau dan  sungai Tondano memiliki peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Minahasa, Minahasa Utara,  kota Manado dan sekitarnya. Sebagai sumber air masyarakat, sebagai sumber air baku bagi PDAM, yakni perusahaan daerah Kabupaten Minahasa dan  Kota Manado.

“Bahkan juga sebagai sumber pembangkit tenaga air PLTA, baik yang ada di Tanggari 1, Tanggari 2 maupun Tonsea lama, selain itu juga berperan dalam sumber irigasi perikanan darat dan objek wisata,” ucapnya.

Menurut Careig, sebagai sumber air baku yang diproduksi untuk air minum dan listrik. Air danau Tondano juga digunakan untuk mengaliri air ke sawah yang ada di sekitaran danau Tondano. Kegiatan di kawasan danau Tondano ini terus-menerus berkembang secara pesat, sehingga menimbulkan banyak permasalahan, antara lain minimnya kualitas air minum, kemudian banyaknya eceng gondok yang bertumbuh sebanyak 20% dari luas permukaan danau.

Baca juga:  Raih Penghargaan National Procurenment Award 2019, Karamoy Apresiasi Kinerja OD

 

“Eceng Gondok jika kita taru di atas air, sekitar 14 hari pertumbuhannya sekitar 400%. Hasil ini dari penilitian, baik itu dari pemerhati lingkungan maupun penelitian yang sudah diturunkan di danau Tondano,” terangnya.

Kedua, erosi dan sedimentasi dibagian hulu aliran sungai atau DAS Tondano. Ketiga, sedimentasi yang menyebabkan permukaan danau menyusut dan mengecil.

“Permasalahan di atas tentunya menimbulkan kerusakan pada danau, sehingga memerlukan pengelolaan yang terpadu dan khusus. Kondisi ini disebabkan oleh penurunan debit, akibat penurunan permukaan danau Tondano,” tambahnya.

Ia menyebut, dengan karakteristik tersebut rendahnya permukaan air danau, akan lebih terkonsentrasi di sekitar muara sungai utama. Meskipun memiliki peranan yang penting, danau Tondano tentunya memiliki tantangan yang membutuhkan perhatian secara strategis dan konservasi yang efektif.

“Selain itu, degradasi lingkungan semakin memburuk tantangan yang dihadapi, di mana adanya pembuangan limbah yang tidak tepat, praktek pertanian yang tidak berkelanjutan di daerah aliran sungai, sehingga menyebabkan peningkatan sendimen dan polusi, yang secara langsung berdampak pada kualitas air danau dan kesehatan ekologi pengairan,” ujarnya.

Dampak kumulatif dari permasalahan ini menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap masa depan danau Tondano dan kesejahteraan masyarakat, yang bergantung di dalamnya.

Baca juga:  Bocor..,Catatan Bendahara Desa Ungkap Dugaan Penyalahgunaan Dandes Tiwoho

“Di samping itu juga, aspek kelangsungan hidup jangka panjang, serta upaya melestarikan dan memanfaatkan secara optimal kapasitas danau Tondano menjadi faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, dan perlu diatur dalam regulasi yang jelas, serta berpihak terhadap kepentingan masyarakat dan juga bisa mendatangkan pendapatan asli daerah (PAD) bagi daerah Kabupaten Minahasa, bahkan Provinsi Sulut untuk kepentingan bersama,” kata putra Bupati Minahasa periode 2008 – 2013 ini.

Pemerintah tentunya wajib berkoordinasi, lanjut anggota DPRD Minahasa periode 2013-2019 ini, baik pemerintah daerah, kabupaten maupun pemerintah provinsi dalam menyusun beberapa kebijakan, strategi dan rencana, guna mewujudkan danau yang lestari dan berkelanjutan.

“Dan tentunya, DPRD Provinsi Sulut tidak mau melangkahi apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi DPRD Kabupaten Minahasa, di mana kami tidak berbicara terkait dengan pendapatan atau PAD, tapi lebih bagaimana kami menekankan Pelestarian dan pengelolaan sumber daya yang dianugerahkan Tuhan bagi tou Minahasa, yang sama – sama kita cintai dan banggakan.”tandasnya.

Fraksi Nasdem Di serahkan Nori Supit
Fraksi Golkar Meike Lorens.
Fraksi PDIP Agustien Kambey,
Fraksi Demokrat Henri Walukow
Fraksi Nyiur Melambai  Herol Kaawoan

Turut hadir dalam rapat paripurna Anggota DPRD Sulut Berty Kapojos, Yongky Limen, Sandra Rondonuwu, Nori Supit, Harol Kaawoan, Agustien Kambey, Vonny Paat, Arthur Kotabunan, Fabian Kaloh, Hilman Idrus, Resa Waworuntu, Meike Laurens. Hendri Walukow, Amir Liputo, Careig Runtu, Ismail Pontoh, Petrus Jangkobus, Imelda Rewah. (Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *